JAKARTA - Peserta BPJS Kesehatan harus memahami besaran iuran terbaru agar perencanaan keuangan lebih matang.
Sistem pembayaran iuran tetap mengacu pada ketentuan kelas 1, 2, dan 3. Skema ini berlaku untuk semua peserta, baik pekerja maupun bukan pekerja, termasuk keluarga tambahan dan veteran.
Iuran bulanan wajib dibayarkan secara tepat waktu agar manfaat pelayanan kesehatan tetap diterima. Pemerintah juga menetapkan bantuan iuran untuk kelas tertentu. Hal ini membantu peserta mengurangi beban biaya kesehatan secara langsung.
Dengan besaran iuran yang jelas, peserta dapat menyesuaikan anggaran bulanan. Sistem ini mencakup seluruh golongan, mulai Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga pekerja penerima upah (PPU). Keteraturan pembayaran menjadi kunci agar pelayanan kesehatan tetap lancar.
Skema Iuran Bagi Pekerja Pemerintah
Peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan membayar iuran 5% dari gaji. Sebesar 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% dibayar peserta. Skema ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS.
Besaran iuran disesuaikan untuk anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Pembayaran iuran keluarga tambahan dibebankan pada pekerja. Pendekatan ini membantu menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga.
Skema PPU di BUMN, BUMD, dan swasta pun serupa. Pekerja dan pemberi kerja sama-sama menanggung iuran. Model ini menekankan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Iuran Bagi Peserta Bukan Pekerja dan Kelas Layanan
Peserta bukan pekerja memiliki perhitungan iuran sendiri. Kelas III ditetapkan Rp42.000 per bulan, kelas II Rp100.000, dan kelas I Rp150.000. Besaran iuran ini disesuaikan dengan fasilitas layanan di ruang perawatan masing-masing kelas.
Untuk kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran tertentu. Hal ini sebelumnya sempat berlaku sejak 2020. Tujuannya agar peserta dengan kemampuan terbatas tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Sistem iuran ini memungkinkan peserta menyesuaikan kelas pelayanan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini mempermudah perencanaan keuangan keluarga. Dengan bantuan pemerintah, kepesertaan menjadi lebih terjangkau dan berkelanjutan.
Iuran Jaminan Kesehatan Khusus Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Peserta veteran, perintis kemerdekaan, serta janda, duda, dan anak yatim piatu mendapatkan perlakuan khusus. Iurannya ditetapkan 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Pemerintah menanggung seluruh pembayaran iuran ini.
Kebijakan ini memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi kelompok yang berjasa pada negara. Pemberian iuran pemerintah juga menunjukkan komitmen perlindungan sosial. Skema ini mendukung kesejahteraan veteran dan keluarga yang menjadi tanggungan negara.
Pelayanan untuk kelompok ini tidak dibebani denda keterlambatan. Semua peserta mendapatkan kemudahan akses kesehatan. Hal ini menegaskan prinsip inklusivitas dalam sistem jaminan sosial.
Ketentuan Pembayaran dan Denda Keterlambatan
Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda jika pembayaran terlambat sebelum 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali. Denda baru dikenakan bila peserta memperoleh pelayanan rawat inap setelah masa tunggakan melewati batas tersebut.
Berdasarkan peraturan, besaran denda pelayanan dihitung 5% dari biaya diagnosa awal dikalikan jumlah bulan tertunggak. Maksimal tunggakan dihitung 12 bulan dan denda tidak melebihi Rp30.000.000. Untuk peserta PPU, pemberi kerja bertanggung jawab membayar denda.
Ketentuan ini mendorong peserta membayar iuran tepat waktu. Pembayaran rutin menjaga keberlanjutan program dan kualitas pelayanan. Selain itu, sistem ini memberikan kepastian hukum bagi peserta dan penyelenggara BPJS Kesehatan.
Dengan memahami skema iuran terbaru, peserta dapat menyesuaikan anggaran bulanan. Sistem ini berlaku untuk seluruh kelas dan golongan peserta. Kesiapan peserta membayar iuran memastikan hak pelayanan kesehatan tetap terpenuhi.